Network
Namun Jokowi menegaskan bahwa menteri maupun presiden tak boleh menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh," ujar Presiden Jokowi.
Sehingga presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye asal tidak melanggar aturan.
Baca Juga: Arif Sugiyanto Ajak Warga Kebumen Tak Golput di Pemilu 2024: Tugas Kita Sukseskan Pemilu
"Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.
Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Ia pun menegaskan kembali bahwa ia sebagai presiden boleh melakukan kampanye, namun harus mengajukan cuti terlebih dahulu.
"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," pungkasnya.
