Menurutnya yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan bahwa pilihan untuk melakukan kampanye atau tidak menjadi keputusan setiap pribadi, karena hal itu adalah hak demokrasi dan hak politik setiap individu.
Baca Juga: Tepis Kabar Permintaan Jokowi Bertemu Megawati, Stafsus Presiden: Sama Sekali Tidak Benar
"Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," imbuhnya.
***