KEBUMEN TALK - Setelah mengatakan presiden boleh melakukan kampanye di Pilres 2024, apakah Presiden Jokowi akan ikut kampanye?
Presiden Jokowi mengaku belum memutuskan apakah ia akan turun mengikuti kampanye sebelum masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa setiap orang memiliki hak politik dan demokrasi untuk melakukan kampanye, termasuk menteri dan presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi Serba Salah di Pilpres 2024: Masa Begini Gak Boleh, Begitu Gak Boleh?
Ketika ditemui wartawan di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi menyebut belum tahu apakah ia akan ikut kampanye.
"Ya nanti dilihat," kata Jokowi singkat, seperti yang KebumenTalk.com lansir dari ANTARA.
Hal itu disampaikan Jokowi saat awak wartawan menanyakan apakah ia akan ikut melakukan kampanye di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye.
Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye: Masa Gini Enggak Boleh, Gitu Enggak Boleh
Namun Jokowi menegaskan bahwa menteri maupun presiden tak boleh menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh," ujar Presiden Jokowi.
Sehingga presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye asal tidak melanggar aturan.
Baca Juga: Arif Sugiyanto Ajak Warga Kebumen Tak Golput di Pemilu 2024: Tugas Kita Sukseskan Pemilu
"Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.
Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Ia pun menegaskan kembali bahwa ia sebagai presiden boleh melakukan kampanye, namun harus mengajukan cuti terlebih dahulu.
"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," pungkasnya.
***