KEBUMEN TALK - Presiden Joko Widodo merasa menjadi orang yang serba salah menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Jokowi menyebut bahwa menteri hingga presiden memiliki hak demokrasi dimana diperbolehkan melakukan kampanye dalam Pilpres 2024.
Hal itu dikatakan Jokowi menanggapi pertanyaan mengenai adanya beberapa menteri kabinetnya yang tergabung dalam tim sukses di Pilpres 2024.
Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye: Masa Gini Enggak Boleh, Gitu Enggak Boleh
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting adalah menteri maupun presiden tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi, dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA.
Namun Presiden menegaskan bahwa hak demokrasi memiliki aturan yang tak dapat dilanggar.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Arif Sugiyanto Ajak Warga Kebumen Tak Golput di Pemilu 2024: Tugas Kita Sukseskan Pemilu
Menurutnya yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan bahwa pilihan untuk melakukan kampanye atau tidak menjadi keputusan setiap pribadi, karena hal itu adalah hak demokrasi dan hak politik setiap individu.
Baca Juga: Tepis Kabar Permintaan Jokowi Bertemu Megawati, Stafsus Presiden: Sama Sekali Tidak Benar
"Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," imbuhnya.
***