Network
KEBUMEN TALK - Pemerintah diminta untuk terus memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat, hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Pada periode 2015 - 2019 menurutnya, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat membaik misalnya angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.
“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujar Edy sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, Selasa, 1 Desember 2020.
Baca Juga: MUI Haramkan Pemberontakan Terhadap Pemerintah yang Sah
Sepanjang 2015-2019,kata dia, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.
Dari 57,25 ke 60,84, kata dia, Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.
Edy menyampaikan perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Pemerintah Berharap Pimpinan Umat Beragama di Sulawesi Tengah, Tetap Jalin Silaturrahim
Tahun 2018 studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation, menunjukkan pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.
Karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi, perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial.
Baca Juga: Pemerintah Dipastikan Luhut, Tetap Mempromosikan Pariwisata Komodo
“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy
Sementara, indikator lainnya ialah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.
Lanjut Edy, dirinya menyamikan tingkat pengangguran terbuka dua promain jvinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.
Baca Juga: Terkait Penangkapan Edhy Prabowo, Menko Polhukam Pastikan Pemerintah Tak Intervensi
Pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019, Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.
Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen saat pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.
“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” ungkap Edy.
Baca Juga: Pemerintah Daerah Diminta Doni Untuk Memfasilitasi Skrining di Setiap Sekolah
Pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.
“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” ujar Edy.***
