Network
KEBUMEN TALK - Siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, dirinya menginginkan berani untuk mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," kata Susan Herawati sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, Sabtu, 28 November 2020.
Mencabut regulasi bermasalah, menurut Susan, adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara.
Baca Juga: Soal Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Prioritas
Syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, dirinya mengungkapkan adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Selain itu, kata dia, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara.
Baca Juga: 4 Manfaat Lobster Bagi Kesehatan, Cegah Kesehatan Mata
Syarat menteri baru selanjutnya, tegas Susan, adalah orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
