KEBUMEN TALK - UU Ciptaker beberapa waktu lalu menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Kebumen.
Penolakan dari berbagai elemen masyarakat ditanggapi Presiden Republik Indonesia, Jokowi pada Jum'at, 9 Oktober 2020, dengan mengatakan bahwa UU Ciptaker dapat membantu mempermudah perizinan usaha.
Hal itu disampaikan di Istana Bogor dalam keterangan pers Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga: BPUM Tuai Protes, Disnakerkukm Kebumen: Silahkan Konsultasi!
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia juga memberikan dukungan dengan membeberkan keuntungan bagi UMKM dan Koperasi dari UU Ciptaker.
Dikutip Kebumentalk.com dari Instagram @bkpm_id, UU Ciptaker bakal memberikan akses kemudahan perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar untuk koperasi dan UMKM.
Untuk realisasi kemudahan itu, BKPM dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (APKASI) dan jajaran OPD terkait melakukan dialog untuk menyerap aspirasi dari tiap Kabupaten Kota.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Selasa, 13 Oktober 2020, di setiap Kabupaten Kota.
Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz, menyampaikan bahwa dirinya berkeinginan untuk membuat kawasan produksi garam yang lebih tertata di Kebumen.
Hal itu disampaikan pada kegiatan dialog bersama Kepala BKPM Republik Indonesia di Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati.
"Kita menginginkan apa yang sudah diusahakan di sektor garam terus bisa dijalankan," ungkap Yazid Mahfudz, Selasa, 13 Oktober 2020.
Sementara itu, Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kebumen menyambut dengan gembira wacana Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz.
Kepala Dinas DPMPTSP Kebumen, Slamet Mustolkhah memberikan kesiapan pihaknya untuk membantu wacana Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz tersebut.
"Kami siap membantu kebijakan Bupati Kebumen untuk Kebumen lebih maju dan sejahtera, khususnya dalam pelayanan perizinan," pungkas Slamet Mustolkhah, Kamis 14 Oktober 2020.***