Network
KEBUMEN TALK - Tuntutan pemecatan Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin baru-baru ini datang lagi dari Kelompok Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).
Dalam tuntutan tersebut, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan yang mirip dengan surat terbuka.
Menurut Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari, bahwa dalam tuntutan tersebut Din Syamsudin dipecat dari statusnya ASN dan keanggotaannya dalam Majelis Wali Amanat (MWA) ITB.
Baca Juga: Gempa di Laut Aegea, Berhasil mengguncangkan Turki dan Yunani
Dapat diketahui bersama, bahwa sampai saat ini di ASN nama Din Syamsuddin masih terdaftar, sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan di MWA ITB, dari wakil masyarakat dirinya masih tergabung sebagai anggota.
Shinta menilai Din Syamsudin pantas dipecat dan dikeluarkan dari MWA, karena menurutnya Din Syamsuddin kerap kali bersikap 'konfrontatif' terhadap pemerintahan Joko Widodo.
"Kami dari GAR ITB itu keberatan kalau ada anggota MWA apalagi ASN yang melanggar tata tertib ASN sendiri gitu," tuturnya saat dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com pada Jumat 30 Oktober 2020.
Baca Juga: Covid-19 Kembali Mengganas di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro: Lockdown Lagi Tindakan Gila
Dalam bulan sebelumnya, Shinta akui pihak GAR sudah berulang kali membuat laporan yang sama. Akan tetapi, Ketua MWA ITB Yani Panigoro menanggapi desakan kelompok tersebut, hanya dengan lisan saja, sebagaimana diberitakan pikiran-rakyat.com dengan judul 'Tuntut Pemecatan Din Syamsuddin sebagai PNS dan Anggota MWA ITB, GAR: Mana Surat Resminya?'.
