Network
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, sebelumnya, menginginkan siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," katanya.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Pencabutan regulasi bermasalah menurut Susan, adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara.
Syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Ia mengemukakan adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, tidak hanya itu, ujar dia, juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Baca Juga: OTT Menteri Perikanan dan Kelautan RI, 2 Diduga Tersangka Selain Edhy Prabowo Menyerahkan Diri
"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara.***
