Network
KEBUMEN TALK - Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya diharapakan pengamat kelautan Abdul Halim, adalah sosok yang lebih berpihak kepada nelayan kecil dibandingkan pengusaha berskala menengah dan besar.
"Kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan adalah memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kepentingan nelayan, perempuan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir," katanya di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, figur yang akan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, adalah harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga: OTT Menteri Perikanan dan Kelautan RI, 2 Diduga Tersangka Selain Edhy Prabowo Menyerahkan Diri
Untuk menjalankan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Abdul Halim menginginkan agar sosok tersebut memiliki visi dan misi yang mengarah kesitu.
Siapa pun yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ia juga berharap adalah sosok yang profesional.
Sedangkan Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia Kajadin berharap Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan dipilih Presiden adalah figur yang mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Mahfud MD: Kita Dukung dan Fasilitasi
"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," katanya.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, sebelumnya, menginginkan siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo berani mencabut regulasi terkait ekspor benih lobster.
"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus berani mencabut sejumlah peraturan menteri yang bermasalah, khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 yang memberikan izin ekspor benih lobster," katanya.
Baca Juga: KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Pencabutan regulasi bermasalah menurut Susan, adalah syarat pertama dari kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan baru, yang disodorkan oleh Kiara.
Syarat selanjutnya untuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Ia mengemukakan adalah bukan delegasi partai politik maupun aktif sebagai pengurus atau fungsionaris partai politik di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, tidak hanya itu, ujar dia, juga seharusnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Baca Juga: OTT Menteri Perikanan dan Kelautan RI, 2 Diduga Tersangka Selain Edhy Prabowo Menyerahkan Diri
"Syarat ini mutlak supaya menteri baru tidak terjebak pada konflik kepentingan," kata Sekjen Kiara.***
