Network
KEBUMEN TALK - Polemik pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di kediaman Habib Rizieq Syihab berlanjut, kini yang sebelumnya dipanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir di Bareskrim Polri.
Kang Emil, sapaan akrabnya, dipanggil Bareskrim Polri untuk diminta klarifikasi terkait perkara pelanggaran prokes di kediaman Habib Rizieq Syihab. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga dipanggil oleh kepolisian namun mangkir.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan penyidik Polri untuk diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara tabligh akbar Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: [UPDATE] Kasus Covid-19 di Kabupaten Kebumen per 20 November 2020, Naik Jadi 1.842 Kasus
Ia akan diperiksa di Bareskrim Polri dalam tahap penyelidikan.
"(Kedatangan saya) untuk dimintai keterangan saja, untuk klarifikasi. Nanti hasilnya saya sampaikan setelah klarifikasi," kata pria yang akrab disapa Emil di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.
Selain Emil, ada 10 saksi lainnya yang diperiksa hari ini atas kasus serupa. Sepuluh saksi tersebut diperiksa di Polda Jawa Barat.
Baca Juga: Beda Hari Anak Internasional Dengan Hari Anak Nasional, Begini Penjelasannya!
Mereka adalah Bupati Bogor Ade Yasin, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Asep Agus Ridallah, Camat Megamendung Endi Rismawan, Kepala Desa Sukagalih Alwasyah Sudarman, Kepala Desa Kuta Kusnadi, Ketua RW 03 Desa Sukagalih Agus, Ketua RT 01 Marno, Bhabinkamtibmas Aiptu Dadang Sugiana, dan Panitia Maulid Nabi dari FPI yakni Habib Muchsin Alatas.
Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan alasan pemanggilan karena Emil sebagai pihak yang mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait penanganan COVID-19 di Jawa Barat.
Imbas dari kerumunan tabligh akbar di Megamendung itu menyebabkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi dimutasi dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah hukumnya.
Baca Juga: Kumpulan Kata Mutiara Hari Anak Universal yang Bisa Anda Bagikan ke Sosial Media
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: 3222/XI/KEP./2020 tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan mewakili Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dikutip Kebumentalk.com dari situs ANTARA.
Rudy diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Lemdiklat Polri. Sementara kursi Kapolda Jabar digantikan oleh Irjen Pol Ahmad Dofiri.***
