Network
KEBUMEN TALK - Terkait kebijakan pemerintah, didukung oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang dimulai 11 - 25 Januari 2021.
"PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," ujar Azis Syamsuddin di Jakarta, sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari PMJNEWS, pada Jumat, 8 Januari 2021.
"Pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19," sambungnya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Ingatkan Potensi Kemunculan Organisasi FPI Baru yang Gerakannya Kurang Lebih Sama
Program vaksinasi, kata Azis, tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. Saat ini, vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah.
Kepada masyarakat, Ia meminta untuk patuhi aturan PPKM. Sebab, apabila terjadi kasus baru maka hal itu akan menghambat keberhasilan program vaksinasi nasional.
Untuk menunjang kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah pun, lanjut Azis, harus kooperatif dan mendukung PPKM dengan menerbitkan peraturan pelaksana. Pemda harus bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Jelaskan Kenapa Tak Ada Formasi Guru dalam Rekrutmen CPNS 2021 oleh DPR
"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," tegasnya.
