KEBUMEN TALK - Pernyataan kontroversial mengenai Papua Barat yang mendeklarasikan dirinya dan berpisah dari Indonesia, Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra Fadli Zon turut mengomentarinya.
Pemerintah saat ini, Fadli Zon menilai seharusnya fokus kepada aksi separatis di Papua, bukan malah mengurusi Habib Rizieq Shihab (HRS).
Usai kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air, memang tak bisa dipungkiri apa pun kegiatan dan ucapannya akan menjadi sorotan media dan bahkan seringkali berujung menjadi konflik.
Baca Juga: KH Said Aqil Siradj Positif Covid-19, Netizen : Jangan Kaya Habib Rizieq Lari dari Rumah Sakit
Pada Selasa, 1 Desember 2020, dilain sisi, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaan negars Republik Papua Barat.
Dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora, peringatan tersebut dilakukan yang saat ini telah dilarang oleh pemerintahan Indonesia.
Dalam deklarasinya, ULMWP telah menetapkan konstitusi baru dan mengangkat pemimpin mereka yang kini menetap di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Interim (sementara) mereka.
Baca Juga: Terkait Tes Swab Rizieq, Polri Akan Periksa 4 Direktur RS Ummi
"Pak Joko Widodo, Mahfud MD, Panglima TNI, dan Kapolri, Benny Wenda jelas2 sdh nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS?," ucap Fadli Zon, sebagaimana diberitakan Bekasi.Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, dalam artikel "Tanggapi Deklarasi Papua Barat, Fadli Zon: Ini Benny Wenda Nantang Indonesia, Kok Masih Urusi HRS?".
Sebelumnya, Fadli Zon juga sudah mengingatkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal kemungkinan adanya aksi separatis di Papua pada 1 Desember 2020.
Oleh karena itu, Fadli Zon menyarankan agar Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua.
Baca Juga: Soal Habib Rizieq Tolak Tes Swab, Ferdinan: Boleh Tak Tunduk Hukum, Tapi Jangan Tinggal di RI
Menurut Fadli Zon dengan berkantornya seorang Panglima TNI di sana, Hadi Tjahjanto dapat memantau langsung perkembangan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan aksi separatis di Papua.
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan (Organisasi Papua Merdeka) OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," kata Fadli Zon.
Selain itu, ULMWP juga mendeklarasikan "government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat, yang merupakan istilah untuk pemerintahan masa depan.
Baca Juga: Dirut RS Ummi Bogor Akui Habib Rizieq Belum Dites Swab Covid-19
Perlu diketahui, UMLWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, karena tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pada tahun 1962, Militer Indonesia mengambil alih Provinsi Papua Barat dan sejak saat itu, wilayah Papua Barat telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit.
Sehubungan dengan hal tersebut, selaku Presiden Sementara Republik Papua Barat, Benny Wenda menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
Baca Juga: Tak Seperti Biasa, Ferdinand Hutahaean Mendadak Doakan Kesembuhan Habib Rizieq
"Demi mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar Benny Wenda.
Benny Wenda juga berjanji akan menjadikan Papua Barat sebagai negara hijau pertama di dunia, yang juga menjunjung hak asasi manusia.
"Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan obor bagi hak asasi manusia," tuturnya.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Habib Rizieq Naik ke Tingkat Penyidikan, Begini Penjelasan Polda Metro Jaya
"Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," sambung Benny Wenda.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dan sikap resmi pemerintah terkait deklarasi kemerdekaan di Papua Barat.***(PR Bekasi/Ghiffary Zaka)