KEBUMEN TALK - Akan segera ada keputusan dalam dua hari ke depan mengenai rencana zona merah jadi prioritas pemberian vaksin Covid-19, hal demikian diungkapkan Menteri BUMN yang juga Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir.
"Kita tunggu keputusan rencana 1-2 hari ke depan ada pertemuan dengan gubernur/walikota untuk memutuskan, apakah kita akan prioritaskan zona merah dulu yang tingkat kematian dan penularannya tinggi. Bisa saja nanti keputusannya kita prioritaskan zona merah dulu," kata Erick Thohir.
Sebagaiman dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, hal demikian diungkapkan dirinya dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa, 24 November 2020.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Menteri Agama: Tingkat Perceraian Meningkat
Pada tahap awal sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona, kata dia target vaksinasi yakni orang-orang di rentang usia 18-59 tahun.
Lanjut dirinya, kendati demikian, rentang usia tersebut tidaklah mutlak. Karena nantinya akan ada beberapa vaksin dari produsen berbeda, kata Erick maka rentang usia target vaksin bisa saja berubah. Kriteria rentang usia 18-59 tahun ditentukan karena uji coba yang dilakukan kepada masyarakat dalam rentang usia tersebut, khususnya untuk vaksin Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma.
"Tapi Kemenkes pasti menentukan tidak hanya satu macam vaksin, tidak Sinovac saja, bisa saja ada tambahan 1-2 vaksin lagi. Tentu ketika bicara merk-nya berbeda, misal merk X dan Y, tentu usia rentannya bisa saja di atas 59 tahun atau bahkan Sinovac dengan pengembangan nanti, bisa saja di atas 59 tahun. Tapi hari ini 18-59 tahun. Dan dari rentang ini, 67 persen yang divaksin," pungkas Erick Thohir.
Baca Juga: [UPDATE] Kasus Covid-19 di Kabupaten Kebumen per 24 November 2020, Pasien Sembuh Naik Jadi 1.376
Kepada masyarakat, Erick meminta peran aktifnya dalam program vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan riset terakhir, Ia mengungkapkan sebanyak 66 persen masyarakat sangat ingin divaksin. Namun, di sisi lain, ada 16 persen masyarakat yang tidak ingin divaksin.
"Tidak tahu alasannya apa karena kalau bicara halal haram, kita sudah sampaikan otoritas tertinggi, MUI, yang akan tentukan halal dan haram, sejak awal MUI terlibat," kata Erick Thohir.***