Network
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah agar subsidi yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan konflik sosial baru. Meskipun ia menilai program BLT BBM bukan suatu solusi yang paripurna dalam menyikapi kenaikan BBM.
"Sering kali bantuan justru membuat kecemburuan sosial karena tidak tepat sasaran. Ini yang kami minta perlu diantisipasi dan dipikirkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan konflik baru. Kemudian kita juga berharap pemerintah bisa membuat program penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan bukan hanya sekedar pemberian BLT," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Arif Sugiyanto menyambut baik apa yang disampaikan mahasiswa dalam menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat dengan adanya kenaikan BBM. Pemerintah kata dia, tentu tidak tinggal diam dengan memberikan bantuan baik dari pusat maupun daerah.
Baca Juga: Spoiler Pokemon 2019 Episode 125, Tanggal Rilis dan Hal Lain yang Perlu Kamu Ketahui
"Kenaikan BBM ini memang menjadi pilihan yang pahit namun harus tetap diambil pemerintah pusat karena beban APBN sudah cukup berat untuk mensubsidi. Apalagi kondisi negara dunia juga banyak mengalami inflansi, maka tidak ada pilihan lagi. Ini yang harus dipahami," ujar Bupati.
Adapun bantuan dari pusat, pemerintah akan menyalurkan melalui Kantor Pos dimana data penerimanya sudah disesuaikan Kemensos. Bantuan diberikan per dua bulan sebesar Rp300 ribu, yakni September dan Oktober yang dibayarkan pada bulan September, dan November Desember dibayarkan pada November.
"Jadi sampai Desember total BLT BBM sebesar Rp600 ribu, kemudian nanti juga diberikan bantuan sembako dalam bentuk uang cas dan BLTD, ini yang merupakan bantuan dari pusat," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Kebumen Tegaskan Sekolah Negeri Gratis, Guru Tak Boleh Melakukan Pungutan Biaya
Pemda kata Bupati, juga menyiapkan anggaran Rp6 miliar lebih untuk penguatan ekonomi masyarakat, dana tersebut diambil dari potongan pembangunan infrastruktur yang dialikan untuk pemberian bantuan jasa transportasi seperti tukang becak, supir angkot, tukang ojek, tukang parkir, kernet dll.
Kemudian digunakan untuk program padat karya, penciptaan lapangan kerja, dan operasi pasar. Bantuan dari pemerintah daerah juga akan dipusatkan di wilayah kecamatan yang masuk zona kemiskinan ekstrem.***
