Network
"Itu mah silakan saja, cuma yang jadi pertanyaan kita apakah Demokrat versi Moeldoko sudah disahkan Kemenkumham atau belum, kalau kita nunggu saja siapa yang diakui pemerintah dan negara karena semua ada aturannya," kata Romli.
Dia mengatakan untuk dapat menduduki jabatan pimpinan partai politik di daerah tidak bisa sembarangan sebab ada mekanisme yang harus ditempuh. Apalagi, yang bersangkutan bukanlah kader dari Partai Demokrat.
"Memang bisa sembarangan jadi Ketua DPC, ambil dari mana saja. Apalagi dia masih berpakaian partai lain, dia khan Hanura. Tapi terlepas dari itu bagi saya umur saja ada batasannya, apalagi jabatan. Jadi saya menganggapnya biasa-biasa saja, santai saja, semua ada prosesnya," katanya.
Sementara Pelaksana tugas Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi Firman Andriyana Sujud mengaku menyayangkan jika isu tersebut benar adanya namun dia juga tidak bisa memaksakan keinginan Agus Nur Hermawan jika ingin memimpin Partai Demokrat versi KLB.
"Itu haknya saudara Agus, saya juga belum konfirmasi hal itu ke yang bersangkutan, tapi saya sangat menyayangkan karena saya dengan Haji Romli sahabat baik, karena politik ini khan cuma beda baju saja. Tidak mungkin saya mendukung," ungkapnya.
"Kita tidak tahu benar atau tidaknya dia ketua versi KLB, tapi saya sangat menyayangkan kalau ini karena ulahnya Agus ya. Karena ini mencederai politik yang semestinya tidak ada KLB. Sayang saja, karena saya dengan semua ketua partai itu seperti sahabat, seperti teman, kalau dibeginikan malu saya," imbuh Firman.
