Network
KEBUMEN TALK - Seruan untuk menolak politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada 9 Desember 2020, dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).
"Pada tanggal 9 Desember 2020 ini, warga Kota Medan akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan wali kota dan wakil wali kota Medan periode 2021-2024. Pilih calon pemimpin yang bisa dipercaya, dan mampu mengemban amanah rakyat untuk membangun Kota Medan menjadi kota metropolitan, serta tolak money politics atau politik uang," ujar Juru bicara FPKS DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan, di Medan, Senin 23 November 2020.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, Syaiful ketika menyampaikan di sela pandangan Fraksi PKS dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan pendapat delapan fraksi DPRD Kota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2021, mengungkapkan hal demikian, di Gedung DPRD Kota Medan.
Baca Juga: Hingga Oktober, Sri Sebutkan Telah Mencapai 4,67 Persen
Agar tidak terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon wali kota maupun wakil wali kota Medan, pihaknya dalam kesempatan ini juga meminta netralitas dari aparatur sipil negara (ASN), terutama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
"Kami berharap agar ASN tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu, karena hal itu jelas-jelas dilarang oleh undang-undang," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Medan ini pula.
Agar dapat digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing dalam Pilkada Medan tahun ini, Fraksi PKS juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang akan menggunakan hak pilihnya.
Baca Juga: Prakerja Berhasil Naikkan Ketrampilan Pekerja
"Dalam menyalurkan hak suara nantinya agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan," kata Syaiful.
