Network
KEBUMEN TALK - Alternatif bahan bakar biodiesel merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Namun siapa sangka, alternatif tersebut justru merugikan petani, lingkungan, bahkan ekonomi Indonesia.
Dikutip KebumenTalk.com dari Instagram @greenpeaceid, Pemerintah mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengembangkan produksi yang berkelanjutan.
Alternatif biodiesel digadang-gadang mampu memperbaiki program peremajaan sawit rakyat hingga pengembangan sumber daya manusia di sekitar perkebunan.
Baca Juga: Banjir Melanda Paser Kalimantan Timur, 6 Komunitas Masyarakat Adat Terkepung Air
Alasan tersebut rupanya tidak sejalan dengan implementaso di lapangan. BPDPKS melimpahkan dana sawit kepada insentif biodiesel.
Berdasarkan unggahan @greenpeaceid, sekira Rp29,2 Triliun dana BPDPKS dialokasikan kepada perusahaan penyedia biodiesel.
Dana BPDPKS sebesar Rp2,5 Triliun digunakan untuk peremajaan dan pengembangan kelapa sawit. Jumlah dana tersebut tentu tidak seimbang dengan rencana yang telah ditetapkan diawal.
Baca Juga: Marco Lucchinelli Kritik Habis Dovizioso: Dia Kembali ke MotoGP Karena Uang!
Dana yang begitu besar, dialokasikan kepada penyedia biodiesel yang keuntungannya hanya dinikmati oleh korporat sawit secara mandiri.
