Network
KEBUMEN TALK - Dilema Bulog di masa panen raya padi di Indonesia makin menjadi-jadi dengan hampir ditekennya kebijakan impor beras.
Bulog tidak bisa berbuat banyak karena menurut Ombudsman Republik Indonesia, Bulog hanya diberi kewenangan membeli tanpa mendistribusikan.
Sementara standar harga yang ditawarkan Bulog ternyata di bawah standar para tengkulak, walhasil membuat makin menguatnya ketidakjelasan status Bulog.
Baca Juga: Jika Kendaraan Kita Sudah Dijual Tapi Masih Kena Denda Tilang Elektronik, Yuk Cek Apa Yang Terjadi!
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharapkan adanya audit kinerja Bulog untuk memperbaiki kinerja perseroan yang belum mampu menyerap gabah dari petani dan menyalurkan beras.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat 26 Maret 2021, mengatakan audit ini dibutuhkan mengingat masih ada cadangan beras yang tidak tersalurkan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Kita serahkan ke hasil pemeriksaan BPK," kata Daniel dikutip KebumenTalk.com dari Antara pada Jumat 26 Maret 2021.
Melalui pemeriksaan tersebut, Bulog diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama karena pembiayaan untuk pengadaan beras menggunakan biaya kredit komersial.
