Network
Sebelumnya, Fadli Zon juga sudah mengingatkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal kemungkinan adanya aksi separatis di Papua pada 1 Desember 2020.
Oleh karena itu, Fadli Zon menyarankan agar Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua.
Baca Juga: Soal Habib Rizieq Tolak Tes Swab, Ferdinan: Boleh Tak Tunduk Hukum, Tapi Jangan Tinggal di RI
Menurut Fadli Zon dengan berkantornya seorang Panglima TNI di sana, Hadi Tjahjanto dapat memantau langsung perkembangan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan aksi separatis di Papua.
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan (Organisasi Papua Merdeka) OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," kata Fadli Zon.
Selain itu, ULMWP juga mendeklarasikan "government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat, yang merupakan istilah untuk pemerintahan masa depan.
Baca Juga: Dirut RS Ummi Bogor Akui Habib Rizieq Belum Dites Swab Covid-19
Perlu diketahui, UMLWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, karena tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pada tahun 1962, Militer Indonesia mengambil alih Provinsi Papua Barat dan sejak saat itu, wilayah Papua Barat telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit.
Sehubungan dengan hal tersebut, selaku Presiden Sementara Republik Papua Barat, Benny Wenda menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
