Network
KEBUMEN TALK - Karena pembahasannya terlambat dari jadwal dan terkesan buru-buru, Fraksi Demokrat DPRD DKI menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2021 kurang berkualitas.
"Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, hal demikian diungkapkannya, pada saat pembacaan pandangan umum fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI 2021, di Jakarta, Jumat, 27 November 2020.
Baca Juga: Fraksi Demokrat Menyayangkan Disahkannya UU Ciptakerja
Kata Neneng, APBD DKI, harus memprioritaskan pelayanan publik, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, mendukung pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta harus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional.
Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 November 2020, setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021 mulai dibahas pada 5 November 2020.
Artinya, pagu anggaran APBD DKI 2021 selesai dalam 21 hari. Sementara, Perda ditargetkan akan diparipurnakan pada pertengahan Desember 2020.
Baca Juga: Kinerja Pemprov Jatim Diapresiasi AHY, Karena Ini!
Program yang tak terlaksana pada APBD DKI TA 2020, Neneng meminta masuk rencana tahun depan dan menjadi prioritas.
