Network
KEBUMEN TALK - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto menyatakan komitmennya terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kebumen yang bekerja di luar negeri.
Diketahui ada setidaknya 1.767 warga Kebumen yang menjadi PMI di luar negeri.
Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Kebumen menempati urutan ketujuh di tingkat provinsi dan ke-24 di tingkat nasional.
Baca Juga: Hadiri Penyerahan Banpres Tahap 7, Ini Pesan Dandim 0709 Kebumen untuk Sahabat Disabilitas Kebumen
Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga Kebumen yang menjadi PMI.
Karena selama ini PMI adalah penyumbang devisa terbesar negara, sehingga hak-hak dan perlindungannya wajib untuk diperhatikan.
Hal itu Bupati sampaikan saat saat rapat sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI di Ruang Arumbinang, Pendopo Kabumian pada Senin kemarin.
"Pekerja migran salah satu penyumbang devisa terbesar negara atau pemerintah daerah. Mereka dengan semangat bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomiannya. Di sinilah kita harus memandang diri kita sama dengan mereka, perlu mendapat perlindungan," kata Arif Sugiyanto pada Senin, 6 Maret 2023.
Perlindungan itu diberikan dengan mencegah adanya penyaluran PMI ilegal yang tidak sesuai tata aturan.
Perlindungan dilakukan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah mereka bekerja.
Baca Juga: Terima Bantuan Presiden Tahap 7, Sahabat Disabilitas Kebumen Serahkan 21 Alat Bantu Kaki Palsu
Pemerintah juga wajib memberikan pelatihan dan pendidikan bagi calon PMI di tempat lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau lembaga swasta yang sudah terakreditasi.
"Termasuk mengurus kepulangan mereka dalam hal terjadi peperangan, wabah penyakit, bencana atau kecelakaan kerja. Seperti kemarin kita mengurus kepulangan warga kita di Prempun yang mengalami kecelakaan kerja di Jepang. Alhamdulillah semua biaya kesehatannya ditanggung, dan sampai saat ini masih mendapat gaji dari perusahaan," ujar Bupati.
Tidak hanya itu, Bupati juga mengatakan pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di di daerahnya masing-masing, Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya.
"Insya Allah kalau dari awal mereka berangkat sesuai dengan tata aturan yang jelas, legal melalui jalur resmi. Maka hak-hak mereka akan terpenuhi dengan baik. Tidak ada lagi cerita tidak dibayar, dintimidasi dan segala macam. Kita sudah ada Perda dan Perdesnya yang mengatur hal tersebut," ucapnya.
Diketahu PMI asal Kebumen terbanyak dari dari Kecamatan Ayah, Puring, Kebumen, Petanahan dan Klirong.
Dalam rapat sosialisasi tersebut turut dihadiri Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kebumen Budhi Suwanto, serta para camat di wilayah Kebumen.
***
