Lagi! Bupati Kebumen Dapat Laporan Adanya Ketidakberesan Penyaluran PKH

- 16 Februari 2022, 13:13 WIB
Arif Sugiyanto menyatakan dirinya mendengar laporan dari masyarakat tentang adanya ketidakberesan dalam penyaluran bansos PKH).
Arif Sugiyanto menyatakan dirinya mendengar laporan dari masyarakat tentang adanya ketidakberesan dalam penyaluran bansos PKH). /Humas Pemkab Kebumen

KEBUMEN TALK - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto menyatakan dirinya mendengar laporan dari masyarakat tentang adanya ketidakberesan dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.

Ketidakberesan itu kata Bupati, berupa adanya pungutan liar (pungli) yang menimpa pemilik e-warung atau toko klontong yang ditunjuk menyediakan sembako untuk diberikan kepada para penerima PKH.

“Jadi kami dapat laporan adanya pungutan di tiap-tiap e-warung penyediakan sembako PKH oleh oknum. Pungutan itu bisa seribu dua ribu variasi. Ini menjadi keprihatinan, sehingga saya minta ini diklarifikasi, supaya tidak terulang lagi,” ujar Bupati usai melantik pejabat baru di Pendopo Kabumian, Selasa (15/2).

Baca Juga: Ubah Trauma Anda Menjadi Sesuatu yang Bermakna !

Menurutnya, seolah-olah keuntungan yang didapat dari e-warung sebagian diperuntukan untuk si oknum tadi yang meminta imbalan. Mestinya kata Bupati, ini tidak boleh. Justru sebagian keuntungan seharusnya diberikan untuk meringankan para penerima PKH. Seperti halnya dana CSR.

Namun kata Bupati, selain itu juga dilaporkan ada persoalan lain, yakni berkaitan dengan kualitas barang atau sembako yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan. Misalnya berasnya jelek. Timbangannya tidak sesuai dll.

“Ini juga ada laporan seperti itu. Artinya ada pihak e-warung yang diduga memberikan sembako tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan, atau kualitasnya jelek. Makanya ini perlu diklarifikasi,” terang Bupati.

Baca Juga: Deretan Nama-nama Karakter di Anime My Hero Academia yang Wajib Kamu Ketahui

Dalam waktu dekat, Bupati akan segera memanggil pendamping PKH untuk segara klarifikasi dan meminta keterangan yang jelas agar ketidakberesan ini bisa diperbaiki. “Ini juga PR bagi pendamping PKH kenapa sebagai pengawas jarang sekali melaporkan kendala-kendala di lapangan,” jelasnya.

“Terus terang miris kalau bantuan untuk rakyat miskin saja masih direcoki. Dikurangi baik dikurangi takaran atau mutu kualitasnya. PKH harusnya rutin melaporkan kendala di lapangan,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Mugi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x