Network
KEBUMEN TALK - Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menyusun Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Raperda ini disusun untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat bagi terselenggaranya penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Raperda ini disampaikan Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto SH melalui Rapat Paripurna DPRD, Senin, 11 Oktober 2021. Dalam sambutan penyampaiannya Bupati mengatakan dalam Permendag No 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
"Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keterkaitannya dengan keberadaan Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal," kata Bupati Kebumen.
Baca Juga: Perkuat Keamanan, Sat Samapta Polres Kebumen Gelar Patroli
Selain Raperda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pada kesempatan yang sama juga disampaikan 3 Raperda Inisiatif DPRD. Raperda dimaksud yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong, dan Raperda tentang tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Melalui juru bicara Suprijanto, DPRD Kebumen menyampaikan alasan perlunya Kabupaten Kebumen memiliki regulasi yang mampu melindungi petani. Petani, kata Suprijanto, memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Karenanya pihaknya merasa perlu adanya upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani.
“Karena sangat ironis, apabila Kabupaten Kebumen yang mempunyai tagline “Agrocity of Java” dan mempunyai cita-cita jangka panjang: Kebumen Sejahtera Mandiri Berbasis Agrobisis, tetapi masyarakat petaninya berada pada kelompok miskin dan rentan miskin,” terang Suprijanto yang juga Ketua Fraksi Gerindra .
Baca Juga: Bupati Kebumen Serahkan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Kebumen
Adapun Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Geopark, menurut juru bicara Gigih Basokayadi, menjadi perlu untuk dibahas karena aktivitas perlindungan “aset geologi” ini di Kebumen belum terintegrasi dengan aspek lainnya. Seperti manajemen lingkungan, pembentukan jaringan Geopark dunia, dan pengembangan ekonomi lokal.
