Network
KEBUMEN TALK - Terkait spanduk yang sempat membuat heboh masyarakat, Kabid Ketertiban Umum (Tibum) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kebumen, Katut Waluyo, menjelaskan bahwa hal itu sudah dicopot.
"Jumlah spanduk 17 buah, tersebar dari Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, dan Jalan Suprapto," jelasnya.
Pencopotan dilakukan, jelasnya, dikarenakan tidak sesuai dengan aturan atau tidak berizin dan pemasangannya menyalahi ketentuan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020.
Baca Juga: Kapan Manga Kaiju No.8 Chapter 38 Rilis? Berikut Penjelasannya
Tadi atas perintah pimpinan, kita tertibkan karena tidak sesuai dengan aturan atau tidak berizin dan pemasangannya menyalahi ketentuan Perda No. 4 tahun 2020," jelasnya, pada Rabu, 23 Juni 2021.
Perlu diketahui, spanduk dengan material digital printing tersebut, tertuliskan menyoal sewa Hak Guna Bangunan (HGB).
Spanduk tersebut bertuliskan “HGB Harusnya… Gantian… Broo”. Selanjutnya ada lagi yang bertuliskan “Aset Pemkab Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Bukan Kelompok Tertentu. Masyarakat Butuh Pemerataan Kesempatan Usaha. Aset Pemkab Bukan warisan Keluarga. Ingat Pasal 33 UUD 1945”.
Baca Juga: Bocoran Jadwal Rilis Manga Dr Stone Chapter 202: Perjalanan Ke Spanyol
Bahkan ada satu spanduk yang mengarah cukup sensitif SARA. “Pribumi Asli Juga Manusia Siap Alih/Sewa HGB. MERDEKAAAAA.”
Perlu diketahui sebelum spanduk itu beredar, terkait jalan satu arah di Kebumen, Ketua Persatuan Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) Bobin Subiyanto juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh. Ia pun berharap, bupati juga ikut memperhatikan jalan-jalan lain.
"Terutama jalan-jalan menuju daerah pariwisata, kita berharap itu bisa diperlebar dan diperbaiki. Karena kita semua ingin pariwisata di Kebumen maju, dan dikenal secara nasional. Jalan atau infrastruktur menjadi syarat utama," tuturnya.
Baca Juga: Link Live Streaming Ikatan Cinta Hari Ini 24 Juni 2021 Pukul 19.30 WIB
Sementara itu, Ketua Bidang Pemudaan PSMTI, Santoso Budiawan menambahkan, pihaknya juga menerima dan mendukung kebijakan bupati. Namun sebagai masyarakat, ia mengakui kebijakan tersebut memang butuh penyesuaian.
"Untuk menuju kota yang modern memang harus berani begitu, bupatinya tegas dan berani. Meskipun diawal kita sangat terasa perubahannya, apalagi kami sebagai pelaku usaha. Tapi saya yakin semua masyarakat akan menerima itu, hanya butuh penyesuaian. Saya yakin semua akan baik-baik saja," ucapnya.
***
