Network
KEBUMEN TALK - Sejumlah tenaga pengajar di Palembang mengeluhkan uang makan selama delapan bulan belum cair. Menurut sumber di lapangan, mereka sangat berharap uang makan tersebut segera dibayar oleh pemerintah.
Sejumlah tenaga pengajar di Palembang mengeluhkan uang makan selama delapan bulan yang tidak kunjung datang.
Pasalanya, uang makan tersebut merupakan sumber utama penghasilan bagi mereka untuk menafkai hidup.
Baca Juga: Viral! Hendak Lakukan Kampanye, Pasangan Cabub dan Cawabub Banggai Laut Dikabarkan Hanyut
“Uang makan selama delapan bulan belum cair. Kami harus bagaimana, kami ini manusia, butuh makan. Kalau uangnya tidak cair-cair, kami makan apa," keluh salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Sebagaimana diberitakan FixPalembang.com sebelumnya dalam artikel "Uang Makan 8 Bulan Belum Cair, Sejumlah Guru di Palembang Mengeluh", sudah hampir 8 bulan uang makan untuk PNS belum bisa dinikmati seperti biasanya.
Harusnya, apabila uang tersebut cair bisa dimanfaatkan untuk keperluan tambahan.
Baca Juga: Keliling Negara untuk Kampanye Pilpres AS, Donald Trump Positif Covid-19
"Lumayan kalau uang tersebut cair bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya buat tambahan," katanya.
Bahkan ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menafkai keluarganya apabila uang makan ini tak kunjung datanh.
“Entah bagaimana nasib kami ke depan, mohon pihak terkait, tolong perhatikan nasib kami, kami punya keluarga, kami butuh biaya," desaknya.
Baca Juga: Viral! Seorang Kakek 70 Tahun Selamat Usai Tiga Hari Terjebak Reruntuhan Akibat Gempa di Turki
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran.
Karena uang makan berasal dari APBD nukan APBN, maka ketika APBD tak mencukupi pihaknya yang menangguhkan.
"Kita tak memiliki anggaran. Pembayaran uang makan ini bersumber dari APBD bukan APBN, jika APBD kita belum mencukupi untuk membayarkan uang makan tersebut, oleh karenanya kita tangguhkan," ujar Zulinto.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Membuka Gelombang 11 Kartu Prakerja, Buruan Daftar!
Tetapi, kata Zulinto untuk guru honorer insentifnya masih dipertahankan karena mereka tidak ada sumber pemasukan yang lain.
Sedangkan untuk PNS masih ada pemasukan gaji dan tunjangan sertifikasi.
"Kalau PNS mereka ada sumber pemasukan seperti gaji dan tunjangan sertifikasi," ungkapnha.
Baca Juga: Cegah Kampanye Hitam saat Pilkada Serentak 2020, Polda Sumsel Gelar Patroli Siber
"Dana untuk insentif guru honorer masih diadakan, untuk jumlah penerimanya tetap ada peningkatan, karena sudah diusulkan tahun lalu, makanya tahun ini kita usulkan." lanjutnya.
Selain itu, guru honorer juga mendapatkan penambahan, dari jumlaj 2300-an hingga 2700-an.
"Jumlah guru honorer yang mendapatkan insentif saat ini jumlahnya 2700-an sebelumnya 2300-an, jadi ada penambahan beberapa," jelas Zulinto.
Ditambahkannya, untuk dana belum bisa ada perubahan atau penambahan karena pihak Disdik melihat kekuatan anggaran. "Anggaran untuk insentif ini jumlahnya cukup tinggi," pungkasnya.***
