Network
KEBUMEN TALK - Presiden Joko Widodo menegaskan untuk membatalkan pemberhentian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Hal ini dikarenakan TWK bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang KPK baru dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 yang diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dirujuk juga oleh presiden jokowi.
“Hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan ,” kata Jokowi. Dikutip Kebumentalk.com dari Youtube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: West Brom vs West Ham: Prediksi Line Up, Head to Head dan Link Live Streaming 20 Mei 2021
Dari hasil pengumuman TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK, hanya 75 orang pegawai yang tidak memenuhi syarat.
Dari pidato Presiden Jokowi sudah jelas mengatakan untuk membatalkan pemberhentian 75 pegawai KPK.
Menurut beliau masih ada peluang untuk 75 pegawai yang tidak lolos untuk memperbaiki wawasan kebangsaan melalui pendidikan kedinasan atau organisasi lainnya.
Untuk itu, Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam SK tersebut berisi menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai KPK untuk tidak melakukan pekerjaan apapun selama masa pengalihan, pegawai hanya dinonaktifkan bukan diberhentikan sampai menunggu keputusan lebih lanjut.
Baca Juga: Burnley vs Liverpool: Prediksi Line Up, Head to Head dan Link Live Streaming 20 Mei 2021
