KEBUMEN TALK - Pemerintah Indonesia didesak Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak untuk segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020.
"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, Rabu, 2 Desember 2020.
Klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West dikutuk Azis. Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga: Pemerintah Diminta KSP Untuk Terus Perhatikan Pembangunan di Papua di
"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.
Masyarakat Papua Barat, dia menyakini tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.
Keberadaan wilayah Papua Barat, Azis menegaskan, sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.
Baca Juga: Polisi Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Soal Polisi-TNI di Papua
“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.
Masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut, Azis menyakini, dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.
Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan, sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri, hal itu disampaikan Politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga: Kunjungi Kos Siswa Papua, Kapolres Kebumen Beri Motivasi Semangat Belajar di Masa Pandemi Covid-19
"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," ujarnya.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), sebelumnya, mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa, 1 Desember dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.***