Turun Tangan, Dewan Keamanan PBB Kutuk Kekerasan di Myanmar

- 11 Maret 2021, 18:52 WIB
Militer Myanmar / Reuters /
Militer Myanmar / Reuters / /

KEBUMEN TALK - Aksi unjuk rasa masyarakat Myanmar yang tak kunjung reda memunculkan puluhan korban jiwa dan ribuan orang ditahan.

Dikabarkan ada lebih dari 60 orang pengunjuk rasa yang meninggal dunia dan 1.800 lebih ditahan dalam tindakan keras.

Menanggapi hal itu, Dewan Kemanana (DK) PBB mengutuk kekerasan yang masih terus terjadi di Myanmar.

MyBaca Juga: Kudeta Myanmar, Militer Myanmar Gunakan Taktik Tempur untuk Lawan Protes

DK PBB sampai harus turun tangan dan berusaha mencegah konflik yang semakin memanas tersebut. 

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel "Kisruh Tak Henti, Dewan Keamanan PBB Kutuk Kekerasan di Myanmar"DK PBB tidak mencapai kesepakatan antara pemerintah Myanmar dan militer dalam kudeta tersebut.

Selain itu, ancaman lebih lanjut terhadap junta Myanmar pun tidak berlaku dikarenakan China dan Rusia menentang langkah tersebut.

Baca Juga: Nenek Si Pelempar Botol Plastik ke Kudanil yang Lagi Viral Terancam 3 Bulan Penjara

"DK PBB mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak. Dewan menyerukan kepada militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan bahwa Dewan mengatasi situasi dengan cermat," tulis DK PBB dalam pernyataannya.

Namun, kalimat-kalimat tersebut dan yang mengarah kepada menguruk kudega telah dihapus dari rancangan teks.

Hal itu disebabkan China, Rusia, India, dan Vietnam menentang teks tersebut.

Baca Juga: Sadis! Putus Cinta, Pria Ini Bakar Rumah Mantan Kekasih di Curug Tangerang

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres berharap pernyataan DK bisa mendorong militer Myanmar untuk menyadari bahwa sangat penting semua tahanan untuk dibebaskan.

"Masih sangat di bawah kendali militer dalam banyak aspek yang membuat kudeta ini semakin sulit dipahami. Terutama tuduhan soal kecurangan pemilu oleh mereka yang sebagian besar menguasai negara," kata Guterres.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing serta enam perusahaan yang mereka kendalikan denga tujuan meningkatkan tekanan terhadap militer Myanmar yang terus melakukan aksi kekerasan.

Baca Juga: Lolos Kartu Prakerja Gelombang 13? Berikut Tahapan Untuk Cairkan Uang Insentifnya

Sejak pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta pada awal Februari 2021, sudah lebih dari 60 orang tewas dan sekitar dua ribu orang ditahan oleh pasukan keamanan.

Pada Rabu waktu setempat, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet yang membuat pengunjuk rasa anti junta terjebak hingga larut malam di dua distrik Yangoon.***

Editor: Muhammad Mugi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah