Network
KEBUMEN TALK - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menegaskan tidak ada intervensi pemerintah pada Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama, karena NU memiliki agenda tersendiri dan bukan merupakan agenda pemerintah.
"Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi pemerintah. Muktamar mengkritisi pemerintah itu punya arti membangun," ujar Marsudi dikutip KebumenTalk.com dari Antara, Senin, 13 Desember 2021.
Ketika menyampaikan paparan pada Diskusi #SAFARI24 oleh Total Politik, Marsudi justru balas mempertanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan intervensi pemerintah, khususnya pada instansi pemerintah yang mana.
Baca Juga: Sebut MotoGP Tetap Menarik Tanpa Valentino Rossi, Carlos Checa: Kan Ada VR46 Team dan Marini
"Yang tahu itu Gus Romli. Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiai Said nggak punya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiai," ujar Marsudi.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis NU Guntur Romli juga membantah ada intervensi pemerintah menjelang Muktamar Ke-34 yang akan digelar di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021.
"Muktamar ini tidak ada intervensi pemerintah. Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu," ujar Guntur yang juga merupakan politisi asal Partai Solidaritas Indonesia.
Baca Juga: Pembalap Suzuki Ecstar Kecewa, Alex Rins: Ini Musim Tersulit Bagi Saya
Sebelumnya, terdapat perdebatan soal penentuan tanggal muktamar akibat prediksi pandemi Covid-19 yang akan naik dan kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM Level 3 secara serentak.
