Network
KEBUMEN TALK - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disepakati DPRD bersama Pemprov Riau tahun anggaran 2021 senilai Rp9,132 triliun yang diprioritaskan untuk program-program menstimulasi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.
"Kalau kita bicara struktur APBD secara keseluruhan. Ada pos anggaran untuk penanganan Covid-19, program yang mendoromg pemulihan ekonomi juga kita anggarkan. Termasuk kegiatan reguler lain yang sifatnya pembangunan di Provinsi Riau," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto di Pekanbaru, Senin, 30 November 2020.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, untuk tahun 2021, Ia menjelaskan ada perbedaan skema penganggaran penanganan Covid-19 dibandingkan tahun ini. Jika 2020 anggaran Covid-19 diletakkan pada postur belanja tidak terduga (BTT), maka untuk tahun mendatang anggaran Covid-19 langsung melekat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan fokus pada sektor penanganan pandemi.
Baca Juga: Klaster Baru Covid-19, Dinkes Akan Melacaknya
"Alokasi penanganan Covid-19 tidak lagi ada di BTT pada 2021. Kalau dulu, karena pandemi ini kan sesuatu yang tidak terprediksikan sehingga ada di BTT. Tahun depan Anggaran penanganan Covid sudah ada di OPD terkait. Ada di RSUD Arifin Ahcmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan, termasuk di Dinas Kesehatan, Dinas Koprasi dan UMKM serta Dinas Sosial," kata politikus Gerindra Riau itu.
Pemprov Riau menyediakan kucuran dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp481,89 miliar yang diperuntukan untuk penyediaan alat dan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dana jaringan pengaman sosial (JPS), dana pemulihan ekonomi, pada tahun 2020 ini. Namun, untuk tahun 2021, Hardianto tidak menjelaskan secara rinci total anggaran untuk COVID-19.
"Pada 2021 kita mendorong kepada kepekerjaan yang sifatnya padat karya. Contohnya, ada pembangunan jalan, nah skemanya nanti dengan melibatkan masyarakat sekitar. Orang-orang yang terkena PHK atau ekonominya terdampak pandemi ada pemasukan dari sana. Dengan begitu ekonomi akan bergerak. Jadi APBD 2021 betul-betul menstimulasi pemulihan ekonomi," katanya.
Baca Juga: KH Said Aqil Siradj Positif Covid-19, Netizen : Jangan Kaya Habib Rizieq Lari dari Rumah Sakit
Untuk menghindari adanya persoalan hukum di kemudian hari, Ia memberikan catatan pekerjaan fisik yang menggunakan sistem padat karya ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada.
