KEBUMEN TALK - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) yang senantiasa berdiri membela kepentingan kalangan petani. Tantangan yang dihadapi petani semakin hari semakin kompleks, karenanya LBH HKTI harus menyuarakan dan memperjuangkan agar Indonesia tidak lagi melakukan impor berbagai komoditas pangan. Seperti beras, jagung, kedelai, hingga gula pasir.
"Selain memerangi impor komoditas pangan, LBH HKTI juga perlu mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang membentuk Badan Pangan Nasional, dimana salah satu fungsinya menjadi regulator berbagai hal seputar pangan. Sementara Bulog akan tetap menjadi operator, sehingga keduanya tidak saling bersinggungan. Badan Pangan Nasional seharusnya sudah dibentuk lima tahun lalu, namun hingga kini belum bisa terealisasi karena satu dan lain hal. Karenanya LBH HKTI harus berdiri bersama Presiden Joko Widodo mengawal pembentukan Badan Pangan Nasional," ujar Bamsoet.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari akun instagram @bambang.soesatyo, usai menerima LBH HKTI, di Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri Hari Ini 25 Juni 2021 Pukul 18.20 WIB
Jajaran LBH HKTI yang hadir antara lain Ketua Apriansyah, dan para anggotanya antara lain Lexyndo Hakim, Ety Syamsiatul Hasanah, Muhammad Khadafi, dan Vahmi Wibisono.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, potensi pertanian Indonesia sangat besar. Bahkan Food and Agriculture Organization/FAO (Badan Pangan Dunia) dalam sidang virtual yang diselenggarakan pada 14-18 Juni 2021 mengangkat Indonesia sebagai Anggota Dewan FAO periode 2021-2024. Karenanya, pertanian Indonesia jangan sampai kalah dengan negara lain, seperti Singapura.
"Saat ini, Singapura masih mengimpor hampir semua bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Negara kecil dengan luas wilayah sekitar 728 Km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 5,7 juta jiwa ini telah menetapkan visi 30/30, yang menargetkan pada tahun 2030 nanti Singapura mampu menghasilkan 30 persen kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri," jelas Bamsoet.***