Network
Ketentuan amanat UU Pesantren, jelasnya, tidak dipenuhi baik dari aspek legalitas pendirian, sarpras, sumber daya dan management.
"Pemkab menurut saya wajib hadir dan terlibat dalam pengaturan pengelolaan pesantren melalui regulasi daerah," jelasnya.
Dirinya mencurigai di Kebumen sudah ada beberapa pesantren garis keras. Mereka tidak punya izin tapi melakukan rekrutmen santri pelajar dan mahasiswa. Setelah masuk mereka cekoki dengan pola pengajian.
Baca Juga: Bocoran Spoiler One Piece Chapter 1035: Zoro Berhasil Kalahkan Raja
"Bahkan banyak dari mereka yang kemudian memilih tidak sekolah dan putus kuliah. Disinilah pentingya pembinaan pesantren dari jajaran pemerintah daerah sehingga kesan urusan pesantren milik departemen atau kementrian tertentu tidak terjadi," jelasnya.
Hal itu, jelasnya, adalah kesempatan dan peluang yang bagus bagi Pemda dan Legislatif untuk hadir demi masa depan anak bangsa dan masa depan NKRI dari ancaman paham paham sesat.
Atas ditangguhkannya usulan Raperda Inisiatif Penyelengaraan Pendidikan Pesantren (Perda Pesantren), Ketua Komisi A DPRD Kebumen Khotimah meminta maaf. Kegagalan usulan perda tersebut, juga mengecewakan dirinya.
Baca Juga: Spoiler Dr. Stone Chapter 221: Menghidupkan Kembali Stanley
Gagalnya usulan perda tersebut juga merupakan hal yang memprihatinkan. Padahal sebelumnya adanya Perda Persantren di Kebumen diharapkan menjadi kado terbaik, pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang baru saya dirayakan.
Khotimah menyampaikan dengan kerendahan pihaknya secara pribadi, meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Umat Islam Pada umumnya. Utamanya kepada Para alim Ulama, Kepada Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, serta Ormas Islam lainnya.
