Network
KEBUMEN TALK - Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipimpin Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menerima kunjungan dari rombongan anggota DPR RI Komisi VIII. Mereka diterima di Gedung Sekda Kebumen, Rabu (17/11/2021).
Kunjungan Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh anggota dari Fraksi Parta Gerindra Abdul Wachid secara sepesifik dalam rangka serap aspirasi, dalam mengawal program pemerintah terutama dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.
"Jadi selain fungsi anggaran, kita juga punya fungsi pengawasan. Jadi kita ingin melihat bagaimana program bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial dan Agama yang masuk dalam ruang lingkup kerja kami bisa tepat sasaran. Sekaligus kita juga ingin persoalan sosial apa yang ada di Kebumen," ujar Wachid.
Baca Juga: Makanan Ini Dapat Menyebabkan Bau Badan, Perlukah untuk Menghindarinya?
Pada masa pandemi ini, ia menuturkan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan bantuan sosial mauupun bantuan tunai untuk masyarakat. "Alhamdulillah sampai saat ini bantuan sosial maupun tunai masih terus berlanjut digelontorkan pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, Bupati menyampaikan, pada masa pandemi ini kemiskinan di Kebumen memang mengalami kenaikan menjadi 17,59 %. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kebumen dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-Oktober 2020 ada sebanyak 529,219 jiwa.
Beragam upaya pun sudah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen, seperti pemetaan warga per desa, verifikasi dan validasi data, identifikasi potensi, perhitungan RAB hingga monitoring dan evaluasi keberlanjutan program.
Baca Juga: Bocoran Spoiler Tokyo Revengers Chapter 232: Mikey vs South, Takemichi Campur Tangan
"Terkait dengan program Bansos Gulkin Tahun 2021 melalui program sembako sudah dilakukan sebesar 118.506 transaksi KPM atau 97.21% transaksi. Sementara program Keluarga Harapan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 hingga tahap ketiga sudah mencapai 61.637 KPM transaksi atau 99.66%," ucap Bupati.
Menurut Bupati, tentu hal itu berjalan bukan tanpa kendala dalam program sembako. Setidaknya kendala yang dihadapi seperti bahan pangan kurang berkualitas, saldo Rp.0, sebaran dan agen penyalur yang jadi kewenangan Himbara, perebutan KPM, hingga mekanisme penentuan harga program sembako melalui rapat tikor.
