Network
KEBUMEN TALK - Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengizinkan kapal-kapal ikan buatan luar negeri atau eks asing untuk kembali beroperasi di perairan Indonesia.
Setelah kebijakan dibuka kembali ekspor benur yang penuh noda hitam korupsi. Hal ini membuat berbagai pertanyaan yang timbul di benak masyarakat Indonesia.
Perizinan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan ini merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Peraturan teranyar ini otomatis menganggap tidak sah (tidak berlaku) larangan kapal eks asing dalam Peraturan Menteri KKP No 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.
Alasan diizinkannya kapal ikan eks asing di perairan Indonesia sebagai cara pemerintah memanfaatkan sisa kuota potensi tangkap lestari yang belum termanfaatkan.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari KKP, potensi ikan di laut RI mencapai 12,5 juta ton. Namun, tangkapan lestari ditetapkan hanya 80 persen dari total potensi, atau sebesar 10,2 juta ton.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Hari Ini 12 Mei 2021, Reyna Pulang Tuk Menemui Papanya
Kapal eks asing hanya diizinkan beroperasi di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas.
Kapal-kapal eks asing ini juga harus memperkerjakan nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berwarganegara Indonesia dan menggunakan bendera Indonesia. Ini adalah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh kapal itu.
Untuk memberikan kepastian investasi dan meningkatkan pendapatan Negara maka dilakukan sistem bagi hasil dari hasil tangkapan kapal ikan eks asing. Wilayah operasinya juga diatur hanya di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Buku Harian Seorang Istri Hari Ini 12 Mei 2021 Pukul 18.20 WIB
Namun, dari banyaknya kapal asing yang diselidiki, sebagian besar terbukti melakukan pelanggaran seperti perbudaka ABK, perdagangan manusia, menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan alih muatan ikan di tengah laut.
Seharusnya pemerintah fokus pada penguatan nelayan kecil dalam negeri dan investasi jangka panjang untuk memulihkan kondisi laut Indonesia yang saat ini sedang menghadapi berbagai ancaman perusakan seperti penangkapan ikan illegal tidak dilaporkan dan tidak diatur di dalam Undang-Undang.
Karena pelanggaran-pelanggaran ini sangat mengancam ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia jika dibiarkan.
Baca Juga: Link Live Streaming Buku Harian Seorang Istri Hari Ini 12 Mei 2021 Pukul 18.15 WIB
Dengan kembali dibebaskannya kapal buatan asing untuk beroperasi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kembali membuka wajah asli pemerintahan untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia dengan cara apapun demi mencapai target pemasukan pemerintah.***
