Network
KEBUMEN TALK - Prioritas vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan diminta Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra Djohar Arifin Husin juga berdasarkan kesulitan infrastruktur pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Kami minta agar prioritas vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya berdasarkan tingkatan jenjang yang tersulit melakukan PJJ, tetapi juga kesulitan infrastruktur,” ujar Djohar.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA, hal itu diungkapkan dalam rapat kerja dengan Kemendikbud di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.
Baca Juga: Buku Karya Gus Ami Resmi Diluncurkan, Gus Menteri: Berhubungan Dengan Kemendes
Daerah yang kesulitan melakukan PJJ, tambahnya, karena keterbatasan akses jaringan internet, ketersediaan gawai hingga kondisi geografis yang sulit mendapatkan prioritas dalam program vaksinasi.
“Jadi didahulukan yang tidak mendapatkan sinyal atau jaringan internet, agar mereka bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM),” tambah dia.
Program vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, Smsebelumnya Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan diprioritaskan bagi guru sekolah jenjang rendah seperti PAUD, SD, SMP dan SMA. Alasannya semakin rendah jenjang sekolah, semakin kesulitan melakukan PJJ.
Baca Juga: Artis Cynthiara Alona Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Buka Suara
Mendikbud menambahkan pemerintah menargetkan vaksinasi 5,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan hingga akhir Juni 2021.
“Setelah mayoritas pendidikan dan tenaga kependidikan divaksinasi dosis kedua dan selambatnya tahun ajaran baru, maka satuan pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka terbatas,” ujar Nadiem.
PTM terbatas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan atas izin orang tua atau wali murid. PTM terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan.
Baca Juga: Link Live Streaming Hercai Malam Ini 18 Maret 2021 Pukul 18.00 WIB
PJJ berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Diantaranya putus sekolah, penurunan capaian belajar dan kekerasan pada anak dan risiko eksternal.
Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar-mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.
Terjadi kesenjangan capaian belajar yang mana perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda.***
