KEBUMEN TALK - Sindir ibu-ibu yang suka pengajian dengan penceramah radikal, Presiden Joko Widodo minta para istri TNI dan Polri tak sembarang undang penceramah.
Sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari PMJNews pada Selasa 1 Maret 2022, Presiden Joko Widodo diketahui mengingatkan seluruh istri para personil TNI dan Polri.
Presiden Joko Widodo menyampaikan agar tidak mengundang penceramah radikal yang mengatasnamakan demokrasi.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Wonosobo 2 Maret 2022: Hujan dengan Intensitas Ringan Guyur Wonosobo di Sore Hari
"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Selasa 1 Maret 2022.
Menurutnya, TNI dan Polri sudah waktunya berbenah khususnya dalam memperkuat arah kedisiplinan personil di instansi masing-masing.
"Sekali lagi, di tentara atau polisi tidak bisa begitu. Semua harus dikoordinasikan oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, hati-hati," jelasnya.
Baca Juga: Update Covid-19 Brebes: Terdapat 660 Kasus Aktif pada Senin, 28 Februari 2022
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menekankan kedisiplinan dari aparat TNI dan Polri itu jelas berbeda dengan kedisiplinan yang diterapkan di tengah masyarakat.
Selain itu, ia juga sempat menyinggung terkait tak adanya demokrasi di kedua instansi tersebut. Jokowi menyebut tak ada para bawahan yang bisa bebas seenaknya kepada para atasan dengan dalih demokrasi.
"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian. Hal-hal seperti itu harus dikencangkan lagi, agar masyarakat bisa melihat dan bisa kita bawa ke arah kedisiplinan nasional," jelasnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Cilacap 2 Maret 2022: Cuaca Cerah Berawan Sepanjang Hari
Jokowi melanjutkan, dirinya menekankan seluruh pimpinan TNI dan Polri agar terus meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam hal-hal kecil.
Termasuk salah satunya mengenai pembicaraan tidak setujunya kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup Whatsapp.
"Kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Namun, tetap hati-hati. Dimulai dari hal kecil, biasanya nanti menjadi besar, dan membuat kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," tukasnya.
***