KEBUMEN TALK - Kapolri Jenderal Listyo Sigit sepakat dengan ide untuk membongkar jalur permanen sepeda di jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan menampung seluruh masukan terkait keberadaan jalur pesepeda termasuk ide Kapolri tersebut.
Dikutip KebumenTalk.com dari Antara, Riza menjamin hal itu karena jalur sepeda tersebut saat ini masih dalam proses uji coba, pengkajian, evaluasi.
Baca Juga: Universitas Putra Bangsa Kebumen Terima Pendaftaran Jalur Nilai UTBK
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga belum mengeluarkan keputusan.
"Keputusan yang akan diambil ini, akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza, Rabu, 16 Juni 2021.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, termasuk kendaraan umum.
Baca Juga: Demi Raih Gelar MotoGP, Jack Miller Absen di Pernikahan Adiknya hingga Pelajari Gaya Bagnaia
"Kita akan berikan pelayanan terbaik dan kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," ucap Riza.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sepakat dengan ide untuk membongkar jalur permanen sepeda di jalan protokol Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
Hal itu dilakukan setelah para pimpinan Komisi III DPR memberi sejumlah masukan untuk ditiadakan.
Baca Juga: Syukuran Rumah Baru dan Ulang Tahun, Lucinta Luna Ajak Anak-anak Taysakuran di Rumah
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Sigit pada rapat Komisi III.
Mantan Kabareskrim itu menyebut pihaknya akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda terkait luasan jalur sepeda, jam operasional hingga zonasi, untuk kemudian dikoordinasikan dengen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujar Kapolri.***