Network
Setelah pemungutan suara itu, komisi tersebut merekomendasikan serangkaian amandemen, termasuk menjadikan komisi itu sebagai badan hukum dan memberikannya anggaran yang terpisah dari kementerian dalam negeri sehingga bisa "mandiri sepenuhnya, secara finansial dan administratif," katanya.
Baca Juga: Tottenham vs Leicester City, Liga Inggris 1 Mei 2022 Prediksi Skor Hingga Head to Head Kedua Tim
Mereka tidak pernah dilaksanakan. Kemudian datang krisis keuangan. Lebanon gagal membayar utang internasionalnya pada Maret 2020 dan pemerintah telah berjuang untuk membayar tagihan untuk kebutuhan dasar.
Kantor milik Abdelmalak sendiri jarang mendapat listrik publik dan mengandalkan genset swasta yang beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dia dan karyawan lain mencoba untuk meninggalkan pekerjaan saat itu untuk menghindari terjebak di lift.
Anggaran komisi adalah 3,5 miliar pound Lebanon atau sekitar $129,000 dengan harga pasar – 60% dari yang diminta.
Baca Juga: Honda Gigit Jari! Akhirnya Fabio Quartararo Mau Perpanjang Kontrak dengan Yamaha!
Gaji bulanan Abdelmalak adalah 10 juta pound Lebanon atau sekitar $370, sedangkan 10 anggota komisi lainnya berpenghasilan kurang dari $300 sebulan. Mereka membayar sendiri perlengkapan kantor.
Komisi tersebut sangat bergantung pada Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melatih lebih dari 30 pengamat dan membantu mentransfer peralatan pemantauan ke markas besar badan tersebut, yang menurut Abdelmalak terlambat diamankan oleh kementerian dalam negeri.
Dia mengatakan dia mengantisipasi lebih banyak pelanggaran pemilu daripada tahun 2018, tetapi dengan sedikit dana, staf yang terlalu banyak dan kekuasaan yang terbatas, tidak banyak yang bisa dia lakukan.
Baca Juga: MotoGP Spanyol: Tempati Posisi Kedua, Enea Bastianini Sebut Motor Ducati Kurang Cepat
