Network
KEBUMEN TALK - Untuk menormalisasi hubungan dengan Israel menyusul kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat, kelompok Islamis utama Maroko menolak rencana Rabat, pada Sabtu, 13 Desember 2020.
Melalui pernyataan cabang partai PJD, Unity and Reform Movement (MUR), mengatakan langkah itu "patut disesali" dan mengecam "semua upaya normalisasi dan infiltrasi Zionis."
Sambil menegaskan "posisi tegas partai terhadap pendudukan Zionis." Partai PJD Islamis menyetujui tindakan Raja Mohammed VI yang mendukung perjuangan Palestina.
Baca Juga: Di Jalur Gaza, Lonjakan Kasus Covid-19 Menyebabkan Palestina Kewalahan
PJD, berbeda dengan mitra koalisi pemerintah yang mendukung kesepakatan, memerlukan waktu dua hari untuk bereaksi setelah perdebatan muncul di antara para pemimpin senior partai, menurut sumber yang dekat dengan isu tersebut.
Konflik wilayah yang berlangsung selama puluhan tahun mengadu Maroko dengan Polisario Front yang didukung Aljazair, yang berupaya mendirikan negara merdeka. Elemen inti dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump adalah pengakuan AS terhadap klaim Maroko atas kedaulatan Sahara Barat.
"Amerika Serikat membuat proklamasi penting yang menekankan kedaulatan Maroko atas provinsi selatan mereka dan membuka perspektif baru untuk memperkuat posisi Maroko di kalangan internasional. Itu juga semakin mengisolasi para musuh integritas wilayah kami," kata partai Islamis tersebut sebagaimana dikutip KebumenTalk.com dari ANTARA.
Baca Juga: Presiden Palestina Berharap Kepada Joe Biden, Apa yang Diharapkan?
Atas keputusan diplomatik utama, Raja Mohammed VI mempunyai suara terakhir.
